Pemasangan WiFi di Kampung Ciwandan Diduga Tanpa Izin
Serang, 17 Oktober 2026 — Warga di Kampung Ciwandan, RT 005/RW 002, melaporkan adanya dugaan aktivitas pemasangan jaringan WiFi yang belum memiliki kelengkapan perizinan resmi dari pihak berwenang. Pemasangan jaringan internet tanpa izin ternyata bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dapat dijerat dengan sanksi pidana yang berat .
Dasar Hukum yang Berlaku
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib mengantongi izin dari pemerintah . Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 11 ayat (1), yang menyatakan bahwa penyelenggaraan jaringan telekomunikasi hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika .
Ancaman Sanksi Pidana
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 47 UU No. 36 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa barang siapa menyelenggarakan jaringan telekomunikasi tanpa izin dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) .
Selain itu, Pasal 52 mengatur bahwa kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki dapat dikenakan sanksi penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000.
Jika pemasangan kabel dilakukan di tiang PLN tanpa perjanjian kerja sama resmi, juga melanggar ketentuan penggunaan aset milik negara dan berisiko menimbulkan bahaya keselamatan, termasuk potensi korsleting dan kebakaran .
Izin yang Wajib Dimiliki
Sebelum memasang jaringan internet ke rumah-rumah warga, penyedia layanan wajib memiliki:
- Izin Penyelenggaraan Jaringan dari Dinas Kominfo
- Izin Pemasangan Tiang dan Jalur Kabel dari Dinas terkait
- Perjanjian kerja sama penggunaan tiang PLN jika menggunakan fasilitas milik PLN
- Izin dari pemilik tanah/bangunan
- Koordinasi dan izin dari pengurus RT/RW setempat
Seruan Warga
Aktivis Banten Godeg berharap agar pihak terkait segera menelusuri keberadaan jaringan yang diduga tidak berizin tersebut. "Kami ingin pembangunan infrastruktur internet di lingkungan kami tetap tertib dan sesuai aturan. Yang penting warga terlindungi dari risiko keamanan dan hukum," ujar salah satu warga setempat.
Warga yang mengetahui adanya aktivitas serupa dapat melaporkannya ke Dinas Kominfo setempat, Satpol PP, atau Kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku .
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak yang merasa dirugikan dalam pemberitaan ini, sesuai asas praduga tak bersalah.
Red
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Related Articles